Pembangunan Program 35 Ribu MW Butuh Waktu Lama

MAKASSAR -- Pembangunan Program listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK ditengarai membutuhkan waktu lama.

Menurut Prof Salama Manjang dari
Puslitbang Energi dan Ketenagalistrikan LP2M Unhas, dalam paparan materinya mengatakan
untuk menciptakan listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt maka setidaknya membutuhkan waktu maksimal 11,5 tahun.

"Sejak mulai pemetaan, pemilihan, lokasi, pengamatan meterologi, pembebasan lahan, izin lingkungan dan persetujuan pemda dan pemerintah pusat membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sehingga total waktu yang dibutuhkan termasuk pelaksanaan minimal sekitar 6,5 tahun, maksimal 11,5 tahun," paparnya dalam acara Rembuk Kelistrikan Nasional, Rabu (30/3/16).

Kata Prof Salama, proyek pembangunan pembangkit listrik selama ini, ada tiga hal yang menjadi kendala utama, yaitu soal ketersediaan lahan, izin, pembebasan lahan dan pendanaan. "Oleh karena itu pembangunan proyek perlu diperhatikan serius, matang, ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, keuangan, sosial dan politik," tuturnya.

Tidak hanya itu kata Prof pembangunan ketenagalistrikan melibatkan berbagai kegiatan organisasi mulai dari pemilik, konsultan, konteaktor, lembaga keuangan juga membutuhkan waktu perundingan lama.

"Karena itu jadwal kegiatan setiap jenis proyek ketenagalistrikan 35.000 MW Harus benar benar disusun, dihutung, dimonitor waktu pelaksanaan penyelesaiannya," pungkasnya.

Namun kata Prof Salama, untuk mempercepat mewujudkan program ini, pertama, semua pembangkit yang sudah eksisting didorong untuk ekspansi memperbesar kapasitasnya, misalnya kata Prof pembangkit yang berkapitas 100MW didorong untuk menambah 100 MW lagi. " hal ini lebih mudah karena infrastruktur mereka sudah siap, jadi tidak perlu memulai dari awal," katanya.

Yang kedua Kata Prof Salam yaitu, pemerintah memberikan intensif pengembangan pembangkit di mulut tambang, misalnya pembangkit dekat dengan tambang batu bara, listrik disalurkan ke transmisi, sehingga lebih efisien lebih cepat dan murah.

Dan yang Ketiga lanjut Prof Salama yaitu mengoptimalkan bendungan yang sudah ada maupun yang akan dibangun sebagai PLTA. "Upaya mengoptimalkan bendungan juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang dan memperbaiki tarif listrik di masyarakat," tandasnya.