Waspada! Marak Penipuan Berkedok Petugas PDAM

MAKASSAR-- Aksi penipuan berkedok petugas pelayanan PDAM telah marak di Kota Makassar. Untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar menghimbau kepada pelanggannya untuk mewaspadai maraknya penipuan pemasangan sambungan baru.

Kabag Humas PDAM Makassar, Muh Idris Tahir, menjelaskan, modus penipuan pelaku menggunakan seragam PDH PDAM dan kerap menggunakan jacket.

"Kemarin saja ada dua calon pelanggan dari wilayah Biringkanaya datang mengadukan penipuan dengan menawarkan biaya pemasangan air PDAM yang tidak sesuai dengan standar biaya perusahaan," ungkap Idris, Rabu (20/5/16).

Olehnya itu, Idris mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pemasangan baru air PDAM, agar tidak melalui calo/perantara.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan transaksi di lapangan, melainkan  harus melalui prosedur di kantor PDAM untuk selanjutnya diproses.

"Kalau ada yang mencurigakan segera hubungi kami di 876777 atau ke kantor wilayah pelayanan dan unit PDAM terdekat," imbaunya.

Dia menambahkan, PDAM  tidak bertanggung jawab atas segala kerugian masyarakat yang bertransaksi di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

"Karena hal tersebut, selain masuk dalam lingkup kejahatan. Pihak kami juga sangat dirugikan. Jadi, jika ada yang terlanjur mengalami hal itu, jangan menuntut kami," tambahnya.

Sukseskan SE 2016, BPS Sulsel Harap Perbankan Berikan Data Yang Benar

MAKASSAR -- Dalam rangka mensukseskan Sensus Ekonomi yang akan di laksanakan pada taggal 1-31 Mei 2016 mendatang. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan gencar mengadakan sosilaisasi SE. Kali ini sosial SE dihadiri oleh institusi perbankan se Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Hotel Clarion, Rabu (20/4/16).

Kepala BPS Nursam Salam menyampaikan tujuan umum sensus ekonomi 2016 ini adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi (selain sektor pertanian), sebagai penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan. 

"Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan nasional maupun regional," ucapnya didepan ratusan peserta dari Perbankan Se Sulawesi Selatan.

Untuk itu Nursam berharap kepada pimpinan Bank atau lembaga keuangan agar mengintruksikan kepada seluruh lembaga keuangan yang dinaungi untuk membantu petugas pencacah SE 2016 dengan memberikan jawaban yang benar dan faktual. "Peran dan kerja sama dari pihak perbankan sangat dibutuhkan," tuturnya.

Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016, BPS Sulsel Imbau Pengusaha Beri Data Akurat dan Jujur

MAKASSAR -- Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Nursam Salam mengimbau para pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro untuk mendukung penuh sensus tersebut, salah satunya dengan memberikan data yang akurat dan jujur melalui sensus ekonomi 2016 yang akan di selenggarakan dari tanggal 1 – 31 Mei 2016 mendatang.

Menurut Nursam, Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali memegang peranan yang amat penting sebagai landasan penyusunan kebijakan , perencanaan dan evaluasi pembangunan kedepannya.

"Untuk itu diharapkan kepada seluruh pelaku ekonomi turut membantu memberikan data yang valid kepada petugas Sensus. Kami jamin data yang diberikan tidak akan dibocorkan," ungkapnya di Acara Sosialisasi Sensus Ekonomi di Hotel Condotel Karebosi Makassar, Selasa (14/4/16).

Lebih lanjut Nursam mengatakan dalam menyampaikan data yang akurat, para pengusaha jangan merasa khawatir dan takut atas data  yang diberikan, pemerintah akan tetap mendukung para pengusaha serta tidak akan ada efek yang akan ditimbulkan dari data data yang diberikan kepada tim survey yang telah ditunjuk oleh pihak BPS Provinsi Sulsel. "Sensus harus berhasil dengan  dengan baik karena ini akan menjadi monitoring pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi," kata Nursam.

Sensus ekonomi ini, kata Nursam, dimaksudkan untuk memperoleh data dasar dari unit usaha atau perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki usaha, seperti Pertamina, Pegadaian, Kantor Pos, PDAM, PLN, dan sektor ekonomi lainnya, kecuali sektor pertanian. "Sensus ini merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha atau perusahaan," terangnya.

Sedangkan cakupan usaha meliputi pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, atau uap panas dan udara dingin, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, pengelolahan kontruksi, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, dan aktivitas profesional, pendidikan, Kesehatan, kesenian, hiburan, dan aktivitas badan internasional.

Nursam juga menyampaikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Makassar yang berada pada level  yang tinggi yaitu mencapai 7 persen pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita mencapai Rp 70 juta. Angka kemiskinan juga memperlihatkan penurunan dari 4,70 pada tahun 2013 turun menjadi 4,48 ditahun 2014. Angka inflasi makassar juga memperlihatkan penurunan yang signifikan dari tahun 2014 inflasi makassar sebesar 8,51 turun menjadi 5,18 di tahun 2015.

"Inflasi yang rendah dan angka kemiskinan  yang rendah tentu saja dihasilkan dari berbagai kebijakan nyata yang telah dilakukan yang didasari atas data yang akurat. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak, baik pemerintah, dan pimpinan pengusaha untuk menyampaikan dan mengedukasi kepada seluruh pengusaha, asosiasi dan anggota himpunan untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus ekonomi " kata Nursam kepada seluruh peserta sosilaisasi Sensus Ekonomi yang di ikuti oleh Camat dan Lurah se Makassar.

Sukseskan SE 2016, Amir Uskara Imbau Pengusaha Berikan Data Akurat

MAKASSAR -- Anggota DPR RI Komisi XI Amir Uskara mengatakan kegiatan Sensus Ekonomi 2016 yang merupakan kegiatan yang sangat penting dan fundamental. Ia menekankan kembali bahwa hasil data SE 2016 akan dijadikan landasan penyusunan kebijakan dan pembangunan perekonomian.

“SE 2016 ini adalah amanah undang-undang. Mari kita dukung dan Sukseskan Sensus Ekonomi  dengan cara bekerjasama memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka, jujur dan akurat. Jangan ragu untuk memberikan data apa adanya” kata Amir Uskara Selaku Narasumber di Acara Sosialisasi Sensus Ekonomi, Di Hotel Condotel Karebosi Makassar, Selasa (12/3/16).

Lanjut Amir Uskara dalam paparannya menggambarkan era ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan dihadapi oleh seluruh bangsa. Hasil dari Sensus Ekonomi 2016 akan menjawab kebutuhan informasi untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing bangsa. Para pemangku kepentingan dan semua pelaku usaha akan sangat terbantu untuk mengukur kemampuan dan memetakan langkah-langkah strategis selanjutnya. “Jadi, pastikan usaha/perusahaan Anda didata” tegas Amir.

Melalui Sensus Ekonomi 2016 akan terbaca frame pertumbuhan ekonomi serta trend masyarakat dalam berusaha pada sepuluh tahun terakhir. Termasuk melihat persentase seberapa besar masyarakat telah berkontribusi kepada kota, dalam bidang dan usaha apa, sekaligus persentase penduduk di luar Kota Makassar yang beraktifitas ekonomi untuk Kota Makassar.

Berdasarkan data hasil SE 2016, pemerintah daerah dapat menciptakan terobosan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian potensial yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Hajatan besar SE 2016 ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua stakeholder memegang peranan penting dalam kegiatan ini. Pemerintah, Pelaku Usaha, Perhimpunan Pengusaha, dan masyarakat diharapkan menyampaikan informasi satu sama lain mengenai urgensi SE 2016 ini untuk pembangunan ekonomi," Tandasnya.

Sekadar diketahui Sosialisasi Sensus ekonomi 2016 dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri dari Camat dan Lurah se-Kota Makassar, Kepala OJK Regional VI Wilayah Sulampua serta ketua-ketua asosiasi pegusaha.

1000 Jemaah Asal Sulsel Gagal Umroh, Asita Desak Kemenag Beri Pejelasan

MAKASSAR -- Sejumlah Pengusaha travel dan umrah di Makassar kalang kabut. Pasalnya sejumlah jemaah umroh asal Sulawesi Selatan mengalami penundaan keberangkatan sejak Senin (4/4/16) kemarin.

"Sampai sekarang ini ada sekitar 1000 lebih jemaah asal sulsel gagal berangkat, ungkap Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Didi L Manaba di acara konferensi pers di Caffeholic Dg Sija Jl Boulevard, Makassar, Selasa (5/4/16).

Kata Didi Penundaan keberangkatan jemaah tersebut karena tidak adanya stiker visa dari Kedutaan Besar Saudi Arabia, terkait masalah itu pihak Asita meminta kepada pihak Kementerian Agama untuk memberikan kejelasan dalam perihal keterlambatan Stiker Visa Umrah.

"Kami dari pihak pengusaha travel meminta kepada kementrian Agama Sulsel untuk berkordinasi dengan pihak Kedutaan Arab Saudi, perihal ketersediaan stiker visa jemaah umrah.

Sementara itu Kabid Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Iskandar Pellang saat dikonfirmasi belum bisa berikan penjelasan perihal keterlambatan  stiker visa umrah. Kami masi menunggu konfirmasi dari Kementerian pusat," ungkapnya melalui via telpon.

Wisman Meningkat, TPK Hotel di Sulsel Naik 4,35 Persen

MAKASSAR -- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan  mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung melalui pintu masuk Makassar pada Februari 2016 naik sebesar 15,72 persen dibandingkan jumlah wisman pada Januari 2016.

" Jumlah Wisman pada bulan Januari 2016 sebesar 757 orang sedangkan pada Februari 2016 sebesar 876 orang, " ujar Kepala BPS Sulsel Nursam Salam, Jumat, (1/4/16).

Nursam Memaparkan, ada lima negara dengan jumlah wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia melalui pintu masuk Makassar pada Februari 2016 yaitu Malaysia, Singapura, Jerman, Amerika Serikat dan Perancis, .

"Jumlah wisman dari lima negara tersebut berjumlah 688 orang atau sekitar 78,54 persen dari total wisman yang masuk melalui pintu masuk Makassar," paparnya.

Menurut Nursam, Besarnya jumlah wisman yang berkunjung ke Sulsel memberikan andil bagi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel berbintang di Sulsel.

"Pada bulan Februari 2016 TPK hotel naik rata-rata 36,24 persen atau naik sebesar 4,35 persen dibandingkan dengan TPK Januari 2016 yang hanya mencapai 31,89 persen," ungkapnya.

Kata Nursam, pada bulan Februari 2016 tingkat penghunian kamar (TPK) hotel untuk hotel bintang 1,2 dan 4 mengalami kenaikan, sedangkan TPK hotel untuk bintang 3 dan 5 mengalami penurunan.

"Kenaikan paling besar terjadi pada hotel bintang 4 yaitu sebanyak 23,91 persen dibanding dengan TPK bulan Januari 2016, sementara penurunan TPK terbesar dialami oleh hotel bintang 5, yaitu sebesar 16,47 persen," sebutnya.

Adapun rata rata tamu menginap kata Nursam,yaitu pada hotel berbintang pada Februari 2016 mencapai 1,78 hari atau naik 0,03 hari jika dibandingkan rata-rata lama menginap pada Januari 2016. "Secara keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik pada Februari 2016 masing-masing yaitu 2,67 hari dan 1,75 hari," pungkasnya.

Pembangunan Program 35 Ribu MW Butuh Waktu Lama

MAKASSAR -- Pembangunan Program listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK ditengarai membutuhkan waktu lama.

Menurut Prof Salama Manjang dari
Puslitbang Energi dan Ketenagalistrikan LP2M Unhas, dalam paparan materinya mengatakan
untuk menciptakan listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt maka setidaknya membutuhkan waktu maksimal 11,5 tahun.

"Sejak mulai pemetaan, pemilihan, lokasi, pengamatan meterologi, pembebasan lahan, izin lingkungan dan persetujuan pemda dan pemerintah pusat membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sehingga total waktu yang dibutuhkan termasuk pelaksanaan minimal sekitar 6,5 tahun, maksimal 11,5 tahun," paparnya dalam acara Rembuk Kelistrikan Nasional, Rabu (30/3/16).

Kata Prof Salama, proyek pembangunan pembangkit listrik selama ini, ada tiga hal yang menjadi kendala utama, yaitu soal ketersediaan lahan, izin, pembebasan lahan dan pendanaan. "Oleh karena itu pembangunan proyek perlu diperhatikan serius, matang, ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, keuangan, sosial dan politik," tuturnya.

Tidak hanya itu kata Prof pembangunan ketenagalistrikan melibatkan berbagai kegiatan organisasi mulai dari pemilik, konsultan, konteaktor, lembaga keuangan juga membutuhkan waktu perundingan lama.

"Karena itu jadwal kegiatan setiap jenis proyek ketenagalistrikan 35.000 MW Harus benar benar disusun, dihutung, dimonitor waktu pelaksanaan penyelesaiannya," pungkasnya.

Namun kata Prof Salama, untuk mempercepat mewujudkan program ini, pertama, semua pembangkit yang sudah eksisting didorong untuk ekspansi memperbesar kapasitasnya, misalnya kata Prof pembangkit yang berkapitas 100MW didorong untuk menambah 100 MW lagi. " hal ini lebih mudah karena infrastruktur mereka sudah siap, jadi tidak perlu memulai dari awal," katanya.

Yang kedua Kata Prof Salam yaitu, pemerintah memberikan intensif pengembangan pembangkit di mulut tambang, misalnya pembangkit dekat dengan tambang batu bara, listrik disalurkan ke transmisi, sehingga lebih efisien lebih cepat dan murah.

Dan yang Ketiga lanjut Prof Salama yaitu mengoptimalkan bendungan yang sudah ada maupun yang akan dibangun sebagai PLTA. "Upaya mengoptimalkan bendungan juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang dan memperbaiki tarif listrik di masyarakat," tandasnya.